Nasib (Sejarah) Sastra Kita

Oleh Set Wahedi

Sejarah sastra Indonesia, adalah jejak-rekam estetika yang ditulis di tengah ketegangan ‘intrik’ pelaku seni dan ambisi politik kekuasaan. Banyak peristiwa dan sosok yang kadang terlupakan. Pun, banyak gagasan dan statemen yang perlu dipertanyakan. Sejak awal perintisannya (meminjam isatilah A. Teeuw, kita sepakati tahun 1920-an), sejarah Indonesia bergerak dalam sangkar ‘emas’. Pihak belanda, yang bertindak sebagai pemegang otoritas penerbitan, membonsai dan mengkebiri gagasan para pengarang dengan lembaga Balai Pustakanya. Bahkan, lewat lembaga ini pula, pihak belanda melabeli beberapa karya anak pribumi dengan tanda silang merah dan isu miring.

Di masa kemerdekaan, tepatnya tahun 60-an, ketegangan sejarah sastra Indonesia semakin menemukan muaranya. Polemik kebudayaan antara Lekra dan Manikebu, yang tanpa dihindari juga merupakan ketegangan politik, melahirkan kutub paham sastra yang terus tarik-menarik. Sampai kini, realisme sosialis yang diusung Lekra dan Humanisme Universal yang dikumandangkan Manikebu, terus bergulat. Bernegoisasi. Yang lebih parah, keduanya pun saling sikut. Tak ayal, sejarah sastra yang lahir, sejarah yang ditulis dan diperuntukkan untuk orang-orang berkuasa. Dengan kata lain, perjalanan sastra Indonesia, telah mengalami reduksi kenyataan dan kebenaran. Lalu bagaimanakah seharusnya sejarah sastra itu ditulis dan dipahami?

Mungkin jawaban atas pertanyaan di atas itulah yang coba diemban buku “Asep Samboja Menulis, Tentang Sastra Indonesia dan Pengarang-pengarang Lekra”. Mengenai sejarah sastra, buku ini menyarankan pentingnya dilakukan penulisan ulang dari waktu ke waktu. Hal ini, menurut Asep, berdasarkan dua alasan. Pertama, bertambahnya jumlah sastrawan dan karyanya, seiring perkembangan zaman. Kedua, untuk lebih mengakomodir banyaknya karya sastra yang lahir dalam rentang waktu tertentu (hal. 9). Penulisan ulang ini juga bisa dimaknai sebagai usaha merekonstruksi sejarah sastra Indonesia.

Dengan demikian, beberapa kelemahan dan ‘kesalahan’ dalam penyususnan sejarah sastra kita selama ini, dapat disempurnakan. Kaburnya awal-mula sastra Indonesia dan batasan hakikat sastra Indonesia, dapat diteliti dan diungkap secara koprehensif. Pun, beberapa karya terabaikan dapat diselamatkan. Buku yang dikumpulkan dari serakan tulisan Almarhum Asep Samboja di jejaring social facebook, yang diniatkan sebagai ‘kado’ kenangan 100 hari kematiannya, memuat sekitar 52 esai, yang terbagi atas dua bagian. Bagian pertama, tentang sastrawan dan karyanya dalam mengeokplorasi dan mencari capain estetika. Bagian kedua, berbicara tentang para pengarang Lekra. Mereka yang terusir dan karya-karyanya yang terabaikan.

Mengenai sastra Indonesia, Asep mencoba menyoroti fenomena dan bahaya kanonisasi sastra dan tarik-ulur identitas sastra cyberpunk. Menurutnya, kedua gejala kesastraan ini, telah menyebabkan terjadinya ‘perselingkuhan’ dan ketakjujuran para pelaku seni tentang capaian estetika.

Perselingkuhan ini berkutat pada ranah mitos otoritas para empu kuasa estetika. Sedang ketakjujuran yang bisa dirasakan, semisal penolakan beberapa pengarang terhadap anugerah Magsaysay untuk Pramoedya Ananta Toer. Mereka-yang menolak- telah tak jujur, bahkan tak adil atas capaian estetika seorang pengarang. Selain persoalan sejarah sastra yang masih ‘buram’, Asep juga menaruh perhatian besar terhadap polemik sastra pusat (Goenawan Muhammad Cs.) dan sastra daerah (Boemiputra).

Dalam empat esai bersambungnya, Asep secara panjang lebar mengurai paradoks dan misteri yang terselubung di tengah polemik kebudayaan yang disinyalir hanya sebagai arena umpatan, makian, dan fitnah daripada sebagai arena menemukan gagasan sastra Indonesia yang apik. Jurnal Boemipoetra, yang selama ini begitu gigih dan gencar menyerang Goenawan Mohammad cs, dengan berbagai isu miring, terutama sastra perkelaminan, ternyata diam-diam juga memuat sastra yang berbau kelamin. Saya sama sekali tidak menganggap cerpen mini Hasan Bisri ini buruk. Justru sebaliknya, cerpen Hasan Bisri ini puitis dalam menggambarkan perselingkuhan… yang saya pertanyakan, kenapa Boemipoetra bisa menerima cerpen Hasan Bisri namun menolak novel Ayu Utami, meskipun pada hakikatnya keduanya berbicara mengenai masalah yang sama? (hal. 130) Sedangkan mengenai para pengarang Lekra, Asep mengambil inisiatif yang cukup berani dan berisiko.

Di tengah tak terehabilitasinya nama-nama pengarang Lekra sebagai para ‘kudetawan’, Asep berani mengupayakan untuk mereka tempat yang layak. Dalihnya, semata-mata demi pembacaan sejarah sastra Indonesia yang lebih komprehensif. Bukan berdasarkan tendensi. Apalagi ambisi politik kekuasaan.

Maka bermunculanlah dalam tulisannya, nama-nama pengarang yang selama ini raib (atau diraibkan). Sebut saja Pramoedya Ananta Toer, A.S. Dharta, Putu Oka Sukananta, Chalik Hamid, Mawie Ananta Jonie, H. R. Bandaharo, Agam Wispi, Hersri Setiawan, dan lainnya. Seperti yang telah ditegaskannya, dimunculkannya nama-nama pengarang Lekra tersebut bukan untuk membela nasib mereka. Tapi lebih sekadar mengemukakan, bahwa karya-karya mereka juga pantas dan layak untuk diparesiasi.

Sehingga, nasib sejarah sastra kita akan lebih terang-benderang dan lebih prospektif. Tak hanya sekadar mengapresiasi dan memberi ruang-nilai yang layak, Asep juga mencoba meluruskan berbagai isu yang sempat dipelintir oleh sebagian mereka yang kini memegang tampuk kekuasaan sastra. Adalah penyair Mawie Ananta Jonie, salah satu pengarang, yang karyanya “Kunanti Bumi Memerah Darah”, oleh Taufiq Ismail dijadikan bukti sebagai keikut-andilannya dalam tragedi berdarah PKI.

Di sini, dengan suara mantap dan yakin, Asep merekonstruksi isu miring tersebut. Bahkan, tanpa sungkan Asep mengajak kita untuk menempatkan karya-karya pengarang Lekra dalam rak kajian yang semestinya. Saya sama sekali tidak melihat kata-kata yang menyimbolkan ke arah yang disebutkan Taufiq Ismail itu (pernyataan bahwa Mawie sudah tahu sebelumnya, berkaitan kudeta 30 September1965, pen.). Saya pikir interpretasi singkat Taufiq Ismail dalam buku Prahara Budaya itu perlu dikoreksi agar tidak membingungkan pembaca sastra yang serius dan terutama tidak merugikan nama baik sang penyair, Mawie Ananta Jonie (hal. 247) Dengan kata lain, kalau pun para pengarang Lekra dianggap memiliki dosa-dosa politik, tak serta merta karya mereka pun mesti disingkirkan. Dicemooh. Apalagi dihilangkan dari tapak-tilas perjalanan sejarah sastra Indonesia.

Gagasan besar buku “Asep Samboja Menulis”, spirit dan keberaniannya mengajukan kritik dan perlunya perspektif baru dalam membaca dan menulis ulang sejarah sastra Indonesia. Lebih jauh, gagasan ini tak hanya sekadar apresiasi diruang wacana, tapi terlebih dalam praktik kerja nyata.

Dengan kata lain, buku Asep ini tidak hanya menginginkan dan mendengungkan ide yang brilian, terlebih pada adanya langkah konkrit yang berani para pelaku seni itu sendiri. Sehingga, kecompang-campingan dan keburaman sejarah sastra Indonesia, yang disebabkan oleh selera politik dapat diperbaiki. Maka sudah sepantasnya, bagi para pelaku seni, baik kreator (:pengarang) dan kritikus, untuk memberikan tempat yang layak bagi buku ini. Terutama untuk mengikuti gagasan brilian nan beraninya dalam mendudukkan sejarah sastra Indonesia dari perspketif baru. Cara pandang yang lebih objektif dan komprehensif. Bukan politis. ()